Pencarian

1. Konservasi dan Pengelolaan Lingkungan

• Mematuhi hukum dan peraturan nasional, dan standard internasional yang terkait dengan perlindungan lingkungan;¹
• Hanya memanfaatkan lahan yang telah dikategorikan untuk pengembangan kelapa sawit oleh Pemerintah Indonesia;
• Melarang semua teknik pembakaran yang terkait dengan pengembangan dan pengelolaan perkebunan;
• Tidak ada pengembangan perkebunan baru di lahan gambut berapapun kedalamannya; Menerapkan praktik-praktik Manajemen Terbaik untuk setiap perkebunan yang ada yang berlokasi di lahan gambut;²
• Tidak ada pengembangan perkebunan baru untuk pada area dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan Stok Karbon Tinggi (SKT), yang diidentifikasi melalui penilaian NKT yang telah ditinjau ulang dan penilaian SKT (atau NKT-SKT terintegrasi yang ditinjau secara berkualitas);³
• Melindungi kawasan NKT & SKT melalui rencana manajemen terpadu;  
• Mempromosikan perlindungan keanekaragaman hayati di dalam perkebunan kami dan area konservasi di luar lokasi;
• Melarang penangkapan ilegal, perburuan liar, berburu dan perdagangan hewan, terutama spesies yang terancam punah, langka, dan terancam (ERT). Namun, kami menghormati hak-hak tradisional masyarakat adat untuk berburu secara hukum dan berkelanjutan tanpa melibatkan spesies ERT dan membahayakan kelayakan jangka panjang spesies;
• Mengembangkan dan mengimplementasikan rencana restorasi dan/atau konservasi untuk deforestasi atau pengembangan lahan gambut yang tidak sesuai dengan kebijakan ini; 
• Mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK), polusi yang signifikan dan limbah yang terkait dengan pengelolaan minyak sawit. 

---------------------------------------------------------------

¹ Standar internasional merujuk pada Deklarasi Konferensi PBB tentang Lingkungan Manusia, Deklarasi Rio tentang Lingkungan, dan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim
² Praktik Manajemen Terbaik sebagaimana didefinisikan oleh RSPO dan ahli gambut
³ Pada saat penerbitan kebijakan ini, POSCO INTERNATIONAL tidak memiliki rencana pengembangan perkebunan baru di Papua, Indonesia. Sesuai dengan Indikator 7.12.2 RSPO dan Lampiran 5 RSPO P&C (2018), perkebunan tidak tersertifikasi POSCO INTERNATIONAL yang sudah ada diwajibkan untuk melakukan penilaian HCV baru dan setiap pembukaan lahan yang dilakukan oleh POSCO INTERNATIONAL harus didahului oleh penilaian HCV-HCSA

2. Perlindungan, dan Penghormatan terhadap, Hak Asasi Manusia

• Menghormati hak-hak pekerja dan masyarakat yang terkait dengan operasional perkebunan kelapa sawit sesuai dengan standard internasional; 
• Menyediakan pekerjaan yang adil dan setara untuk semua karyawan tanpa memandang ras, kebangsaan, penganut agama atau gender;  
• Memastikan proses rekrutmen yang etis termasuk bahwa pekerja tidak dikenakan biaya apa pun yang berkaitan langsung dengan rekrutmen penempatan kerja sementara atau permanen, dan tidak ada penahanan dokumen identitas;
• Mencegah praktek kerja paksa, berkomitmen untuk menyediakan kondisi kerja yang adil termasuk pembayaran upah yang memenuhi atau melampaui persyaratan hukum, dengan mempertimbangkan target produksi dan jam kerja yang wajar, dan menjunjung tinggi hak kebebasan berserikat dan perundingan bersama;
• Melindungi dan menghormati hak-hak pekerja migran;
• Melindungi anak-anak dari eksploitasi termasuk tindakan-tindakan yang mencegah adanya ‘Bentuk Pekerjaan yang tidak Aman untuk Anak’ didefinisikan oleh Konvesi ILO 182;7 dan pekerja di bawah usia 18 tahun, kecuali dalam situasi di mana ia merupakan magang kejuruan dan/atau terstruktur formal, pendidikan atau program pelatihan;
• Menyediakan lingkungan kerja yang aman yang berfokus pada pencegahan kecelakaan dan minimalisasi risiko;  
• Menghormati dan melindungi hak-hak kelompok masyarakat adat dan masyarakat setempat untuk memberikan atau melaksanakan Prnisip Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) pada kegiatan operasional di tanah yang menjadi hak-hak hukum, Hak komunal dan Hak adat;
• Melakukan pemetaan partisipatif sebelum pengembangan baru untuk menetapkan batas-batas komunitas dan keputusan penggunaan lahan;
• Mengidentifikasi langkah-langkah untuk memberikan remediasi dimana perusahaan telah menyebabkan atau memberikan dampak negatif terhadap hak asasi manusia;
• Mempromosikan mata pencaharian yang berkelanjutan dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal melalui penerapan perkebunan kelapa sawit plasma.

3. Keterlibatan dan Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan

• Membangun jaringan sumber transparan dengan ketertelusuran dan bekerja sama erat dengan pemasok dan pemangku kepentingan terkait untuk mempromosikan kepatuhan terhadap kebijakan ini;  
• Bekerja dengan pemangku kepentingan terkait termasuk organisasi verifikasi independen untuk menerapkan praktik terbaik dan kebijakan ini;
• Membangun mekanisme keluhan oleh pemangku kepentingan yang kredibel dan transparan;
• Membangun dashboard keberlanjutan untuk mengkomunikasikan informasi, kemajuan menuju kepatuhan kebijakan, kemajuan penyelesaian keluhan, dan keterlibatan dan verifikasi pemasok;  
• Menerbitkan laporan kemajuan kegiatan yang sedang berlangsung mengenai implementasi komitmen keberlanjutan melalui dashboard keberlanjutan;
• Menyelesaikan masalah dan keluhan yang diajukan terkait pengembangan perkebunan oleh karyawan, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait melalui proses yang terbuka dan transparan.